JAKARTA – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC) IPB University mendorong pengembangan ekosistem biomassa yang terintegrasi, mulai dari penyediaan lahan dan penanaman tanaman energi, kelembagaan petani, pembiayaan, pengolahan, hingga kepastian serapan untuk kebutuhan pembangkit listrik.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan PLN EPI dan SBRC IPB di Jakarta, Selasa (29/9/2026). Pertemuan yang dihadiri Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dan Kepala SBRC IPB Dr. Meika Syahbana Rusli tersebut membahas pengembangan model pasokan biomassa yang dapat diterapkan dan direplikasi di berbagai daerah.
Pengembangan biomassa tidak lagi diarahkan sebatas proyek percontohan, tetapi mulai dibangun sebagai sebuah rantai pasok yang memiliki struktur bisnis. Dalam model tersebut, petani, kelompok tani, BUMDes atau koperasi, mitra pengolah biomassa, lembaga keuangan, PLN EPI, hingga PLTU ditempatkan dalam satu ekosistem yang saling terhubung.
Langkah tersebut menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan biomassa untuk mendukung program co-firing PLTU. PLN EPI menargetkan pemanfaatan biomassa sekitar 3,7 juta ton pada 2026 dan meningkat menjadi sekitar 10 juta ton pada 2030. Sementara potensi biomassa nasional diperkirakan mencapai sekitar 83,4 juta ton.
Besarnya potensi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan biomassa sebagai bagian dari sumber energi. Namun, pemanfaatannya membutuhkan kepastian volume, kualitas, kontinuitas pasokan, efisiensi pengolahan, serta biaya logistik yang kompetitif.
SBRC IPB telah mengembangkan sejumlah proyek percontohan sebagai bagian dari upaya membangun model tersebut. Salah satunya pengembangan produksi biomassa untuk PLTU Adipala yang melibatkan 330 petani, 18 Kelompok Tani Hutan (KTH), tiga BUMDes, 10 desa, tiga kecamatan, lahan demonstration plot seluas 6,78 hektare, serta sekitar 103,136 hektare lahan tanaman energi.
Pola budidaya yang dikembangkan antara lain melalui sistem alley cropping dengan tanaman gamal dan kopi serta enrichment planting menggunakan kaliandra. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tanaman energi dapat dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi lahan dan sistem usaha masyarakat setempat.
Model serupa juga dikembangkan di Kecamatan Cinangka, Banten. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi hutan rakyat yang disebut mencapai sekitar 8.300 hektare serta relatif dekat dengan PLTU Labuan.
Pilot project di Cinangka melibatkan 315 petani, 16 KTH, 12 desa, lahan demplot seluas 5,7 hektare, dan sekitar 251 hektare hutan tanaman energi. Pengembangan tersebut juga mencakup pembentukan kelembagaan feedstock management, kerja sama BUMDes dengan mitra, pembangunan nurseri kaliandra dan gamal, hingga pelaksanaan panen perdana biomassa.
Pengalaman pengiriman biomassa juga menunjukkan bahwa rantai pasok dapat berjalan ketika kelembagaan, kontrak, dan pembagian peran antaraktor telah terbentuk. Dalam uji coba di Cilacap pada November–Desember 2024, tiga BUMDes mengirim sebanyak 1.067.650 kilogram biomassa melalui 166 perjalanan. Sementara di Banten, tiga BUMDes mengirim sekitar 396.600 kilogram biomassa melalui 72 perjalanan.
Namun demikian, kapasitas proyek percontohan tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit dalam skala besar. Kajian SBRC IPB mencatat kebutuhan lahan untuk memenuhi skenario co-firing 5 persen di PLTU Cilacap mencapai sekitar 8.556 hektare, sedangkan skenario 10 persen membutuhkan sekitar 17.112 hektare.
Di sisi lain, hasil verifikasi di Kecamatan Kawunganten, Jeruklegi, dan Kesugihan baru menemukan sekitar 1.501 hektare lahan masyarakat yang potensial untuk dikembangkan menjadi lahan tanaman energi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan biomassa membutuhkan perluasan basis lahan sekaligus model bisnis yang mampu memberikan kepastian kepada masyarakat. Petani membutuhkan kepastian pasar sebelum melakukan investasi budidaya, sementara pembangkit membutuhkan pasokan biomassa dengan kualitas dan volume yang konsisten.
Karena itu, pembiayaan menjadi salah satu komponen penting yang tengah dikaji dalam pengembangan ekosistem biomassa. Skema pembiayaan diarahkan untuk menghubungkan petani atau kelompok tani dengan BUMDes atau koperasi, mitra pengolah, lembaga keuangan, serta PLN EPI sebagai bagian dari rantai pasok.
Dalam rancangan bisnis SBRC IPB, petani dan kelompok tani berperan sebagai sumber biomassa, BUMDes atau koperasi menjadi pengelola sekaligus agregator, mitra pengolah menjalankan proses produksi biomassa, PLN EPI mengelola pasokan, dan PLTU menjadi pengguna akhir. Sementara SBRC IPB berperan dalam koordinasi, riset, serta pendampingan pengembangan ekosistem.
Peluang pembiayaan melalui sektor perbankan juga menjadi bagian dari pembahasan. Salah satu alternatif yang dapat dikaji adalah pemanfaatan skema kredit usaha rakyat sesuai dengan kelayakan dan karakteristik masing-masing pelaku usaha.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir sebelumnya menekankan pentingnya penguatan rantai pasok, konsistensi standar kualitas bahan bakar, serta pembangunan infrastruktur pengolahan. Pengembangan dari sisi hulu hingga hilir dinilai diperlukan agar peningkatan pemanfaatan biomassa dapat berjalan beriringan dengan efisiensi pasokan.
Sementara itu, Dr. Anggawira, Ketua Umum ASPEBINDO sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Alumni IPB, sebelumnya menyampaikan bahwa pengembangan bioenergi membutuhkan keterhubungan antara dunia usaha, teknologi, pembiayaan, dan sumber bahan baku. Menurutnya, potensi sumber daya Indonesia dapat menjadi fondasi pengembangan industri bioenergi apabila didukung ekosistem usaha yang saling terhubung.
SBRC IPB juga mengidentifikasi sejumlah kebutuhan lanjutan untuk memperkuat ekosistem biomassa, di antaranya pemanenan tanaman energi yang telah dikembangkan, pengadaan mesin pencacah pada tingkat BUMDes, pembangunan rantai pasok dari lahan petani hingga PLTU, serta pendampingan secara berkelanjutan.
Tahap selanjutnya diarahkan pada penyusunan model kerja sama yang lebih operasional. Pemetaan lokasi prioritas, luas lahan, jenis tanaman energi, produktivitas, kebutuhan investasi, struktur biaya, kapasitas pengolahan, biaya logistik, hingga kebutuhan biomassa masing-masing PLTU akan menjadi bagian penting dalam penyusunan model tersebut.
Data yang terukur diharapkan dapat menjadi dasar pembentukan bankable project sehingga pengembangan biomassa tidak hanya menarik bagi pelaku usaha, tetapi juga memiliki struktur pembiayaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga keuangan.
Dalam model tersebut, BUMDes, koperasi, dan kelompok tani memiliki peluang untuk memperoleh peran yang lebih besar sebagai pelaku ekonomi di daerah. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pemasok bahan baku, tetapi menjadi bagian dari sistem produksi, pengelolaan feedstock, dan rantai nilai biomassa.
Pengembangan ekosistem tersebut juga diharapkan dapat menciptakan manfaat ekonomi di tingkat lokal melalui peningkatan aktivitas budidaya, pengolahan, transportasi, penyediaan sarana produksi, serta penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Tantangan pengembangan biomassa tetap perlu diperhitungkan, mulai dari kebutuhan lahan yang besar, siklus pertumbuhan tanaman energi, standar kualitas bahan bakar, biaya logistik, kapasitas pengolahan, hingga kepastian pasar. Karena itu, keberhasilan model sangat bergantung pada sinkronisasi antara kebutuhan pembangkit dan kemampuan produksi di tingkat masyarakat.
Kerja sama PLN EPI dan SBRC IPB diarahkan untuk menjembatani berbagai kebutuhan tersebut melalui pendekatan yang mengintegrasikan riset, budidaya tanaman energi, kelembagaan masyarakat, pembiayaan, pengolahan, logistik, dan kepastian serapan.
Dengan model bisnis yang terukur dan dapat direplikasi, pengembangan biomassa diharapkan dapat bergerak dari pola pilot project menuju rantai pasok jangka panjang yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, lembaga pembiayaan, lembaga riset, dan PLN sebagai bagian dari penguatan ekosistem energi nasional.
(Emed Tarmedi)
