JAKARTA, TANIFAKTUAL.COM – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Presidium Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dalam forum tersebut, para mitra menyatakan keberatan terhadap sejumlah kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai diterapkan secara sepihak tanpa komunikasi dan koordinasi yang memadai. Kondisi tersebut, menurut mereka, menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baik dari sisi administrasi, operasional, maupun keberlanjutan kemitraan.
Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, menegaskan bahwa apabila berbagai aspirasi mitra tidak segera mendapatkan perhatian dan solusi yang konkret, pihaknya mempertimbangkan untuk melakukan aksi mogok nasional melalui penghentian operasional atau “gembok dapur” SPPG di berbagai daerah di Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut bukan ditujukan untuk menghambat Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi agar pemerintah membangun pola kemitraan yang lebih adil, transparan, dan menghargai kontribusi para mitra.
«”Kami menginginkan kemitraan yang sehat, setara, dan saling menghargai. Setiap kebijakan yang menyangkut pelaksanaan program semestinya dibahas bersama para mitra agar tidak menimbulkan ketidakpastian di lapangan,” ujar Syawaludin.»
Ia menjelaskan, para mitra telah menginvestasikan sumber daya yang besar untuk membangun dapur SPPG, melengkapi sarana dan prasarana, serta menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, mereka berharap setiap perubahan kebijakan dilakukan melalui mekanisme dialog dan konsultasi sehingga seluruh pihak memiliki kepastian hukum dan kepastian usaha.
Presidium Mitra MBG yang hadir dalam RDPU terdiri atas sejumlah organisasi, antara lain Asosiasi Mitra BGN Indonesia, APGI 3T, GAPEMBI, serta berbagai organisasi mitra lainnya yang selama ini terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
Selain meminta evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap memberatkan, para mitra juga mendesak adanya kejelasan mengenai mekanisme kemitraan, standar operasional, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta perlindungan terhadap mitra yang telah melakukan investasi dalam pembangunan dan operasional dapur SPPG.
Dalam RDPU tersebut, anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku prihatin atas ancaman mogok nasional yang disampaikan para mitra. Menurutnya, apabila aksi tersebut benar-benar terjadi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berpotensi terganggu dan dapat berdampak terhadap jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
Netty menilai persoalan tersebut harus segera diselesaikan melalui dialog yang konstruktif. Ia meminta Badan Gizi Nasional menjunjung prinsip kemitraan yang setara dan memberikan kepastian kepada para mitra yang telah berkontribusi sejak tahap awal pelaksanaan program.
“Kalau sampai terjadi mogok nasional, tentu kita semua khawatir karena pelayanan kepada masyarakat bisa terganggu. Pemerintah harus segera menghadirkan solusi yang adil bagi semua pihak, baik pemerintah, pengelola SPPG, maupun masyarakat sebagai penerima manfaat,” ujar Netty dalam RDPU.
Para mitra juga menyoroti implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, yang menurut mereka masih belum dijalankan secara optimal dalam praktik pelaksanaan di lapangan. Mereka berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Meski menyampaikan ancaman aksi mogok nasional, Presidium Mitra MBG menegaskan tetap mendukung penuh keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat penerima manfaat lainnya.
Mereka berharap Badan Gizi Nasional segera membuka ruang komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga berbagai persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah. Dengan demikian, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan demi tercapainya tujuan peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
Hingga berita ini disusun, Badan Gizi Nasional belum menyampaikan tanggapan resmi terkait tuntutan maupun rencana aksi mogok nasional yang disampaikan Presidium Mitra Program MBG dalam RDPU bersama Komisi IX DPR RI.
(Redaksi)
