JAKARTA — Bantuan sosial (bansos) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi dua kebijakan pemerintah yang ikut mendapat sorotan publik dalam membentuk tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (18/10/2026).
Hasil survei nasional Parameter Politik Indonesia pada Oktober 2026 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mencapai 65,4 persen. Angka tersebut terdiri atas 58,6 persen responden yang menyatakan puas dan 6,8 persen menyatakan sangat puas.
Di antara sejumlah alasan yang mendorong kepuasan tersebut, peningkatan bantuan sosial menjadi faktor dengan persentase tertinggi, yakni 16,7 persen. Temuan ini menunjukkan bansos masih menjadi salah satu kebijakan yang kuat dalam memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintah.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyampaikan bahwa peningkatan bansos menjadi salah satu faktor utama yang disebut masyarakat ketika memberikan penilaian positif terhadap kinerja pemerintah.
Besarnya angka tersebut tidak lepas dari karakter bansos yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Bantuan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu bentuk kebijakan yang relatif mudah dinilai oleh publik berdasarkan pengalaman penerima maupun lingkungan sekitarnya.
Selain bansos, pemberantasan korupsi menjadi faktor lain yang cukup menonjol. Sebanyak 10,3 persen responden menyebut semakin banyaknya penangkapan koruptor sebagai salah satu alasan yang mendorong kepuasan terhadap pemerintah.
Sementara itu, Program Sekolah Rakyat disebut oleh 9,8 persen responden. Kebijakan di bidang pendidikan tersebut berada di bawah faktor pemberantasan korupsi dalam daftar alasan yang mendorong persepsi positif masyarakat.
Bagaimana dengan MBG? Program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut disebut oleh 8,5 persen responden sebagai faktor yang mendorong kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah.
Angka 8,5 persen menunjukkan bahwa perbaikan pelaksanaan MBG mulai menjadi bagian dari persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Program yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi, khususnya bagi anak-anak sekolah, memiliki karakter kebijakan yang manfaatnya juga dapat dirasakan secara langsung.
Jika dibandingkan, angka bansos 16,7 persen tercatat hampir dua kali lipat dibandingkan MBG yang berada di angka 8,5 persen. Selisih tersebut mencapai 8,2 poin persentase, menempatkan bansos sebagai faktor yang lebih banyak disebut responden dalam survei.
Meski demikian, MBG tetap berada dalam jajaran kebijakan yang disebut masyarakat sebagai faktor pendorong kepuasan, bersanding dengan isu pemberantasan korupsi dan Program Sekolah Rakyat. Hal ini menunjukkan kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, pendidikan, pangan, dan kesejahteraan menjadi bagian penting dalam penilaian publik terhadap pemerintah.
Dengan tingkat kepuasan pemerintah mencapai 65,4 persen, hasil survei tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan yang manfaatnya bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat memiliki peran penting dalam membangun persepsi positif. Bansos menjadi faktor paling kuat dengan 16,7 persen, sementara perbaikan MBG menyumbang 8,5 persen sebagai salah satu alasan kepuasan publik.
Namun, perlu dicatat, angka 16,7 persen dan 8,5 persen bukanlah tingkat kepuasan terhadap program bansos dan MBG. Keduanya merupakan persentase responden yang menyebut peningkatan bansos dan perbaikan MBG sebagai faktor yang mendorong kepuasan mereka terhadap kinerja pemerintah.
(Redaksi)
