KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang bergerak cepat menangani berkurangnya debit air irigasi yang berdampak terhadap lahan pertanian. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kekeringan meluas sekaligus menjaga produksi pangan nasional.
Menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian RI terkait mitigasi risiko kekeringan di sentra produksi padi nasional, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian menggelar rapat koordinasi penanganan kekeringan di Kabupaten Karawang, Sabtu (15/8/2026).
Rapat di Lt. 3 Gedung Singaperbangsa tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Perum Jasa Tirta (PJT) II, serta Pemkab Karawang. Pembahasan difokuskan pada penguatan infrastruktur irigasi, percepatan pembersihan saluran air, dan antisipasi kekeringan.
Rapat koordinasi darurat itu digelar setelah adanya laporan petani mengenai penurunan debit air irigasi yang berdampak terhadap sekitar 1.000 hektare sawah di Kecamatan Pakisjaya. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu pertumbuhan tanaman dan meningkatkan risiko gagal panen apabila tidak segera ditangani.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E menegaskan Pemkab Karawang berkomitmen mempertahankan lahan sawah teknis yang luasnya hampir 87.000 hektare dari ancaman alih fungsi menjadi kawasan permukiman maupun industri.
Menurutnya, lahan pertanian tersebut merupakan kekuatan utama Karawang dalam menjaga ketahanan dan swasembada pangan nasional.
Karawang sendiri menargetkan produksi beras tetap berada pada level optimal, dengan produksi sekitar 1,45 juta ton gabah kering panen setiap tahun.
“Kami berkomitmen penuh menjaga lahan pertanian agar tidak tergerus perkotaan maupun industri. Petani kami sangat siap mendukung peningkatan Indeks Pertanaman (IP), namun dukungan infrastruktur air, kebersihan saluran irigasi, dan perbaikan sarana teknis dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan,” tegas Bupati Aep.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Pertanian menyambut baik langkah kolaboratif Pemkab Karawang dan menyatakan kesiapan memberikan dukungan peralatan untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Sebanyak 20 unit alat berat atau beko disiapkan untuk diturunkan di wilayah Karawang di bawah koordinasi Bupati Aep. Alat tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengerukan, normalisasi, dan pembersihan saluran air yang mengalami pendangkalan atau tersumbat.
Sekretaris Daerah Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P menyampaikan Pemkab Karawang akan memperkuat koordinasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Camat dan kepala desa akan didorong untuk mengambil peran dalam pengelolaan sampah wilayah agar tidak kembali menyumbat jaringan irigasi.
Pemkab Karawang juga akan memperkuat kolaborasi dengan BBWS dan PJT II dalam pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder hingga tersier untuk memastikan distribusi air pertanian berjalan optimal.
Bupati Aep menekankan penanganan kekeringan tidak cukup dilakukan secara reaktif. Pemeliharaan saluran irigasi, pengendalian sampah, normalisasi jaringan air, serta koordinasi antarinstansi harus dilakukan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya persoalan air hari ini, tetapi bagaimana kita memastikan petani tetap bisa menanam, panen tidak terganggu, dan Karawang terus menjadi salah satu penyangga pangan nasional,” kata Bupati Aep.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Karawang berharap kekeringan di wilayah terdampak segera dikendalikan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pertanian dan mengamankan swasembada pangan nasional.
(Emed Tarmedi)
