KARAWANG, TANIFAKTUAL.COM – Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Pakisjaya menuntut Pemerintah Kabupaten Karawang, Perum Jasa Tirta (PJT) II, serta Komisi II DPRD Kabupaten Karawang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan kekeringan yang melanda wilayah Kecamatan Pakisjaya, Senin (10/8/2026).
Pasalnya, sedikitnya 1.250 hektare lahan persawahan di Kecamatan Pakisjaya mengalami gagal tanam akibat kekeringan yang dipicu musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut menyebabkan saluran irigasi yang selama ini menjadi sumber pengairan sawah di wilayah pesisir dan ujung Kabupaten Karawang mengalami kekeringan.
Berdasarkan data yang disampaikan DPK KNPI Pakisjaya, terdapat empat desa yang terdampak cukup serius. Desa Tanjungmekar mengalami kekeringan sekitar 300 hektare, Desa Tanjungbungin 300 hektare, Desa Solokan 400 hektare, dan Desa Tanahbaru sekitar 250 hektare.
Ketua DPK KNPI Pakisjaya, Mulyana, SP, menyebut kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena berdampak langsung terhadap kehidupan para petani dan buruh tani yang menggantungkan mata pencahariannya dari sektor pertanian.
Menurut Mulyana, hingga saat ini belum terlihat adanya langkah penanganan yang maksimal dan konkret untuk mengatasi kekeringan yang menyebabkan ribuan hektare lahan pertanian gagal memasuki masa tanam tersebut.
“Yang menjadi pertanyaan, kenapa Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pertanian, PJT II dan Komisi II DPRD Kabupaten Karawang belum melakukan upaya-upaya nyata untuk menangani kekeringan yang terjadi ini?” ujar Mulyana, SP.
Alumni Fakultas Pertanian Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) itu meminta seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Karawang yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi nasional agar tidak berdiam diri melihat kondisi yang tengah dialami para petani Pakisjaya.
Ia menilai persoalan kekeringan tersebut bukan persoalan kecil, karena menyangkut keberlangsungan produksi pertanian, ketahanan pangan daerah, hingga pendapatan masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani.
“Pemerintah jangan berdiam diri seolah-olah tidak mengetahui musibah yang menimpa petani ini. Kami merasa persoalan ini seperti disepelekan, padahal dampaknya sangat besar bagi kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Mulyana yang juga dikenal sebagai kader PMII menegaskan bahwa pemerintah dan seluruh pihak terkait harus segera duduk bersama untuk mencari solusi, mulai dari pemenuhan kebutuhan air, normalisasi dan perbaikan saluran irigasi, hingga langkah darurat bagi para petani yang terdampak.
DPK KNPI Pakisjaya meminta Pemerintah Kabupaten Karawang, PJT II, Dinas Pertanian dan Komisi II DPRD Kabupaten Karawang segera turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya serta memberikan kepastian mengenai langkah penanganan kekeringan.
“Jangan sampai para petani dibiarkan menanggung kerugian sendiri. Sumber mata pencaharian sebagian besar masyarakat di sini adalah petani dan buruh tani. Jika kekeringan ini terus terjadi tanpa adanya solusi, maka dampaknya akan semakin luas,” katanya.
Mulyana menegaskan, apabila aspirasi masyarakat dan petani Kecamatan Pakisjaya tidak segera mendapat perhatian serius, pihaknya bersama masyarakat siap melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk perjuangan untuk menuntut hak para petani.
“Kalau persoalan yang merugikan kaum petani ini tidak secepatnya dicarikan jalan keluar, kami masyarakat Kecamatan Pakisjaya siap menggelar aksi. Kami menuntut pemerintah dan seluruh pihak terkait segera memberikan solusi nyata terhadap kekeringan yang terjadi,” pungkas Mulyana, SP.
(Redaksi)
