JAKARTA, TANIFAKTUAL.COM — Narasi “growth without prosperity” atau pertumbuhan tanpa kesejahteraan yang belakangan menguat dalam diskursus publik dinilai terlalu menyederhanakan persoalan pemulihan ekonomi pascapandemi. Menurut Praktisi Bisnis sekaligus Fungsionaris Kadin Indonesia, Muhammad Sirod, masalah utama Indonesia bukan terletak pada kegagalan pertumbuhan ekonomi, melainkan pada ketidaksinkronan antara pemulihan makroekonomi dan ketahanan rumah tangga.
“Pertumbuhan PDB memang relatif stabil di kisaran lima persen, tetapi pemulihan rumah tangga berjalan melalui jalur yang berbeda, terutama pendapatan kerja, kualitas pekerjaan, dan tekanan inflasi. Ini bukan kegagalan pertumbuhan, tetapi masalah transmisi manfaat pertumbuhan ke tingkat rumah tangga,” ujar Sirod dalam keterangannya, Minggu (18/1/2026).
Ia menjelaskan, pemulihan ekonomi pascakrisis secara empiris memang hampir selalu menunjukkan pola di mana indikator makro pulih lebih cepat dibandingkan kondisi ekonomi mikro masyarakat. Tekanan inflasi pangan dan energi, serta dominasi pekerjaan informal berproduktivitas rendah, membuat pendapatan riil rumah tangga tertahan meskipun ekonomi nasional tumbuh.
Sirod menilai penyusutan kelas menengah yang kerap dijadikan dasar narasi “pertumbuhan tanpa kesejahteraan” lebih tepat dibaca sebagai pelemahan ketahanan ekonomi, bukan hilangnya kemakmuran secara menyeluruh.
“Banyak rumah tangga masih berada di atas garis kemiskinan, tetapi kehilangan ruang aman untuk menyerap guncangan. Mereka bertahan dengan mengorbankan tabungan dan kualitas hidup. Ini menunjukkan meningkatnya kerentanan, bukan runtuhnya kesejahteraan total,” katanya.
Dalam struktur sosial Indonesia, kelas menengah justru menjadi penyangga utama pascakrisis. Kelompok miskin relatif terlindungi oleh bansos, kelompok atas memiliki aset, sementara kelas menengah menyerap tekanan ekonomi agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan.
Sirod menilai arah kebijakan sosial pemerintahan Prabowo–Gibran melalui Asta Cita justru tepat karena menyasar langsung persoalan ketahanan rumah tangga. Tiga program utama, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis dan restrukturisasi sistem kesehatan, serta sekolah rakyat, dinilai bukan sekadar kebijakan populis, melainkan investasi struktural jangka panjang.
“MBG bukan hanya soal makan gratis, tetapi stabilisasi konsumsi dasar dan investasi modal manusia. Anak dengan gizi baik memiliki produktivitas jauh lebih tinggi di masa depan,” jelasnya.
Sementara itu, pemeriksaan kesehatan gratis dipandang sebagai upaya menurunkan risiko ekonomi akibat penyakit, yang selama ini menjadi penyebab utama kerentanan dan kemiskinan baru di banyak rumah tangga.
“Biaya kesehatan yang katastropik bisa menghancurkan kondisi ekonomi keluarga. Deteksi dini dan layanan primer yang kuat jauh lebih efektif dibandingkan bantuan setelah jatuh miskin,” tambahnya.
Adapun sekolah rakyat, menurut Sirod, merupakan intervensi pada akar masalah struktural, yakni keterbatasan akses pendidikan bagi kelompok rentan yang selama ini terjebak dalam pekerjaan berproduktivitas rendah.
Sirod menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap menjadi fondasi utama pembangunan. Namun, tantangan kebijakan saat ini adalah bagaimana mengonversi pertumbuhan tersebut menjadi ketahanan konsumsi, kesehatan, dan kapasitas manusia.
“Pertumbuhan menyediakan ruang fiskal, dan kebijakan sosial memastikan ruang itu benar-benar mengurangi risiko hidup masyarakat. Inilah yang sedang dicoba diperbaiki lewat Asta Cita,” katanya.
Ia mengingatkan agar diskursus publik tidak terjebak pada pembacaan data yang simplistis. Mengutip peraih Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, Sirod menyampaikan bahwa apa yang diukur akan menentukan kebijakan yang diambil.
“Kalau kita salah membaca masalah, kita juga akan salah merespons kebijakan. Fokus seharusnya bukan menyoal ada tidaknya pertumbuhan, tetapi bagaimana manfaat pertumbuhan itu ditransmisikan ke kehidupan nyata rumah tangga,” pungkasnya.
(Emed Tarmedi)
