BOGOR, TANIFAKTUAL.COM – Pasangan Fauzi Amro–Anggawira (FAW) memenangkan pemilihan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Himpunan Alumni IPB pada Munas HA IPB 2025 dengan perolehan 244 suara, mengungguli pesaingnya yang meraih 130 suara. Penetapan hasil dilakukan di Gedung Graha Widya Wisuda (GWW) IPB Darmaga, Bogor, pada pukul 06.01 WIB.
Kemenangan ini menjadi sorotan karena terjadi di tengah berbagai catatan kritis terkait perlakuan terhadap peserta dan pengurus. Sejumlah pihak menilai terdapat ketimpangan dalam penerapan aturan teknis yang berdampak pada kelancaran partisipasi pemilik suara sah.
Salah satu isu yang mencuat adalah perlakuan terhadap utusan dari Papua yang dinyatakan bermasalah secara administratif karena keterlambatan pengiriman dokumen. Kondisi tersebut terjadi saat pimpinan pengurus berada dalam mobilitas tinggi dengan keterbatasan akses internet. Kepengurusan yang bersangkutan diketahui telah dilantik secara sah oleh Ketua Umum HA IPB periode 2021–2025.
Catatan lain datang dari internal DPP, terkait tidak diberikannya kartu identitas akses penuh kepada Bendahara Umum DPP. Keputusan tersebut dipersoalkan karena dinilai tidak proporsional dan dikaitkan dengan persepsi keberpihakan politik dalam kontestasi Munas.
Di tengah situasi tersebut, proses pemungutan suara tetap berlangsung dan diikuti oleh mayoritas peserta hingga akhir. Dukungan terhadap FAW tidak mengalami penurunan, bahkan menguat hingga menghasilkan selisih suara yang signifikan. Hal ini menunjukkan konsistensi pilihan peserta Munas terhadap pasangan calon nomor urut 1.
Peserta Munas menilai hasil akhir mencerminkan kehendak kolektif yang tidak terpengaruh oleh dinamika teknis di lapangan. Hak suara tetap digunakan secara penuh, dan keputusan forum diterima sebagai hasil sah sesuai mekanisme organisasi.
Dengan hasil ini, Munas HA IPB 2025 menutup fase kontestasi dan memasuki tahap konsolidasi. Sejumlah catatan teknis dan etika penyelenggaraan diharapkan menjadi bahan evaluasi bersama, sementara kepengurusan terpilih memikul mandat peserta untuk menjalankan organisasi secara tertib, adil, dan terukur.
