KARAWANG, TANIFAKTUAL.COM — Kondisi kesehatan tidak menghalangi Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin (Kang HES), untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap keselamatan warga. Meski baru saja dinyatakan pulih dan keluar dari rumah sakit, Kang HES langsung turun ke lapangan meninjau kondisi pascabanjir di Perumahan Buana Asri, Kelurahan Palumbonsari, Minggu (25/1/2026).
Kunjungan dilakukan saat genangan air mulai surut, namun ancaman banjir susulan masih membayangi akibat kondisi sungai yang mengalami pendangkalan parah. Di wilayah tersebut, tercatat sekitar 1.354 jiwa bermukim dan berpotensi terdampak apabila luapan air kembali terjadi.
Dalam tinjauannya di sepanjang area tanggul, Kang HES menyoroti terhentinya kegiatan pengerukan sungai secara berkala yang sebelumnya rutin dilakukan setiap tahun. Ia menyayangkan adanya kekosongan pemeliharaan sungai selama dua tahun terakhir yang berdampak langsung pada menurunnya daya tampung aliran air.
“Dulu pengerukan dilakukan setiap tahun. Tapi di tahun 2024 dan 2025 ini tidak ada sama sekali. Alasannya karena kewenangan sudah diserahkan ke BBWS, memang secara aturan itu wilayah mereka. Tapi dampaknya sekarang dirasakan langsung oleh warga,” ujar Kang HES.
Politisi senior ini juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap lambannya proses birokrasi di tingkat pusat. Berdasarkan informasi yang diterimanya, rencana pengerukan Kali Cilamaran saat ini masih berada di urutan prioritas ke-12 dalam agenda Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Menurutnya, posisi tersebut sangat rawan jika tidak dikawal dengan tekanan kuat dari pemerintah daerah dan legislatif, karena berpotensi terus tertunda sementara risiko bagi warga semakin besar.
“Ini menyangkut nyawa lebih dari seribu warga. Kalau kita tidak dorong agar naik menjadi prioritas utama, takutnya hanya menunggu antrean dan akhirnya terabaikan. Kita butuh aksi nyata, bukan sekadar urutan administratif,” tegasnya.
Di lokasi yang sama, perwakilan warga Perumahan Buana Asri, Aep Jabar, menyampaikan kekecewaan terhadap janji perbaikan infrastruktur pengendali banjir yang hingga kini belum terealisasi.
Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak pengelola sumber daya air, baik dari PJT maupun BBWS, sempat datang meninjau lokasi bersama Ketua DPRD dan menjanjikan perbaikan pintu-pintu air di lingkungan warga.
“Waktu itu mereka datang bersama Pak Dewan dan menjanjikan akan memperbaiki pintu-pintu air. Tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Kami tidak mau hanya diberi janji, kami butuh bukti pembangunan supaya kami tidak kebanjiran lagi,” ujar Aep.
Warga berharap kehadiran langsung Ketua DPRD Karawang yang baru saja keluar dari perawatan rumah sakit ini dapat menjadi pemicu percepatan koordinasi lintas instansi, sekaligus mendorong pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjebak dalam ego sektoral dan saling lempar tanggung jawab.
Kang HES menegaskan bahwa DPRD Karawang akan terus mendorong percepatan penanganan normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir, karena persoalan ini bukan sekadar soal teknis, melainkan soal keselamatan warga dan perlindungan hak dasar masyarakat untuk hidup aman dari bencana.
(Emed Tarmedi)
