JAKARTA, TANI FAKTUAL.COM, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap temuan mengejutkan terkait praktik mafia beras yang merugikan negara dalam jumlah besar. Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI pada Rabu (2/7/2025), Amran membeberkan bahwa ia sempat mendapat dua kali teguran dari petinggi negara setelah membuka secara terang-terangan praktik curang tersebut, Kamis 3/7/2025).
Salah satu teguran, ungkap Amran, ia terima saat menghadiri upacara Hari Bhayangkara pada Senin (1/7/2025). Meski tidak merinci siapa sosok yang menegur, ia menyiratkan bahwa tekanan datang dari pihak-pihak yang tidak nyaman atas langkah bersih-bersih yang sedang dilakukan Kementerian Pertanian.
Dalam rapat tersebut, Amran menyampaikan hasil investigasi gabungan lintas kementerian dan lembaga, yang menemukan sejumlah pelanggaran serius dalam distribusi dan kualitas beras nasional. Berdasarkan hasil temuan tersebut:
Sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu nasional;
Sekitar 59,78 persen beras premium dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET); 21 persen beras memiliki berat tidak sesuai label kemasan, dan
20–40 persen beras SPHP (beras subsidi pemerintah) dijual dengan standar mutu yang tidak sesuai.
“Potensi kerugian negara akibat praktik curang ini mencapai Rp 99 triliun,” ungkap Amran di hadapan anggota dewan. Ia menegaskan bahwa praktik mafia beras ini telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak di berbagai lini distribusi.
Isu mengenai teguran yang diterima Amran sebelumnya juga sempat mencuat pada April 2025. Saat itu, Amran mengaku sempat ditegur oleh seorang wakil presiden. Namun, ia langsung meluruskan kabar tersebut dengan memastikan bahwa teguran tersebut tidak berasal dari Wakil Presiden saat ini, Gibran Rakabuming Raka.
“Pak Gibran sangat mendukung. Presiden dan Wakil Presiden solid mendukung kita untuk bersih-bersih pangan,” ujar Amran, menekankan dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara terhadap upaya pemberantasan mafia pangan.
Langkah berani Mentan Amran ini mendapat respons beragam dari masyarakat. Sebagian pihak memberikan apresiasi atas ketegasannya membongkar praktik-praktik curang dalam tata niaga beras nasional yang selama ini dianggap tidak transparan dan merugikan petani serta konsumen. Namun, tidak sedikit pula yang menyoroti adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu.
Pengungkapan ini sekaligus menandai komitmen pemerintah untuk menata ulang sistem distribusi pangan, khususnya komoditas strategis seperti beras. Pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti temuan ini dengan langkah hukum dan perbaikan sistem agar tidak terjadi kebocoran atau permainan harga yang merugikan rakyat.
Sumber terkait Kompas.com
#RED
