JAKARTA, TANIFAKTUAL.COM – Munas Himpunan Alumni IPB (HA IPB) menjadi agenda strategis untuk menentukan arah organisasi empat tahun ke depan. Rangkaian Munas ini akan mencapai tahap krusial pada 20–21 Desember 2025 melalui Pemilihan Ketua Umum dan Sekjen DPP HA IPB Periode 2025–2029. Pada fase ini, ditentukan kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat kontribusi alumni di tingkat nasional maupun daerah, Minggu (16/11/2025).
Dalam momentum menjelang pemilihan, pasangan calon Ketua Umum dan Sekjen HA IPB, Fauzi Amro – Anggawira, menyampaikan posisi tegas mereka terkait wacana pemangkasan peran Dewan Komisariat Daerah (DPK). Menurut paslon ini, pengurangan kewenangan DPK bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut masa depan kekuatan intelektual dan jejaring kontribusi alumni di daerah.
Fauzi dan Anggawira menilai DPK selama ini menjadi penghubung vital antara alumni dan dinamika pembangunan daerah. DPK memainkan peran strategis dalam menjaga relevansi organisasi dengan realitas sosial-ekonomi setempat, sekaligus menjadi kanal utama penyampaian aspirasi daerah ke pusat.
“Jika kekuatan DPK dipangkas, jalur komunikasi dari daerah ke pusat akan menyempit, dan organisasi akan kehilangan suara penting dari para alumni yang bekerja langsung dalam sektor-sektor strategis,” ungkap Fauzi.
Para alumni IPB banyak berkarya dalam bidang pangan, kehutanan, energi, agraria, industri strategis, hingga pemberdayaan masyarakat. Tanpa peran DPK yang kuat, pengetahuan praktis di lapangan yang seharusnya memperkaya pengambilan keputusan organisasi berpotensi hilang.
Anggawira menegaskan bahwa DPK adalah “jangkar relevansi” HA IPB. Struktur ini memastikan keputusan organisasi tetap berpijak pada kebutuhan dan kondisi wilayah, bukan sekadar perspektif pusat.
“HA IPB bisa kehilangan keterhubungan dengan realitas lapang jika DPK dilemahkan,” ujar Anggawira. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan ekosistem alumni lintas fakultas juga bergantung pada kekuatan DPK.
Setiap daerah memiliki figur alumni yang berasal dari berbagai rumpun ilmu mulai dari pertanian, peternakan (Fapet), kehutanan (Fahutan), perkebunan, ekonomi, teknologi, hingga industri kreatif.
Memangkas peran DPK, menurut mereka, berarti memperkecil ruang kontribusi lintas fakultas yang selama ini menjadi kekuatan besar HA IPB.
Anggawira juga menyoroti bahwa salah satu kekuatan historis HA IPB adalah jejaring Hutbun (Kehutanan & Perkebunan), selain jejaring BUMN dan kementerian/lembaga.
“Dirjen Planologi sejak dulu memegang data spasial daratan NKRI. Itu aset strategis bangsa, dan HA IPB tidak boleh mengabaikannya,” tegasnya.
Ia menilai jejaring Hutbun hanya bisa berjalan optimal apabila simpul daerah yakni DPK tetap kuat dan berfungsi sebagai pusat koordinasi sekaligus penggerak jejaring alumni.
Paslon Fauzi – Anggawira berharap seluruh peserta Munas dapat melihat isu ini secara jernih dan menempatkan penguatan DPK sebagai bagian dari upaya menjaga masa depan HA IPB. Mereka menegaskan bahwa pemangkasan DPK adalah langkah mundur yang bertentangan dengan spirit kebersamaan dan pengabdian alumni terhadap daerah.
Dengan mempertahankan dan memperkuat DPK, mereka optimistis HA IPB dapat terus menjadi organisasi alumni yang relevan, inklusif, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional.
(Emed Tarmedi)
