JAKARTA, TANIFAKTUAL.COM – Kabupaten Karawang kembali menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama ketahanan pangan nasional. Dalam Program Live CNN Indonesia, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E. menyampaikan bahwa produksi gabah kering panen (GKP) Karawang sepanjang tahun 2025 mencapai 1.400.100 ton, melampaui target yang ditetapkan Kementerian Pertanian sebesar 1,4 juta ton, Selasa (13/1/2025).
Capaian tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan Panen Raya Nasional yang digelar di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, jajaran Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, Karawang dipercaya menjadi lokasi panen raya nasional. Presiden hadir langsung di sentra gabah kami, kualitas padi sangat baik, dan panen berjalan lancar. Ini menegaskan bahwa Karawang dari dulu hingga sekarang tetap menjadi lumbung padi nasional,” ujar Bupati Aep dalam siaran langsung CNN Indonesia.
Bupati Aep menjelaskan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Namun berkat kontribusi daerah-daerah sentra produksi, termasuk Karawang, target tersebut dapat dicapai hanya dalam satu tahun.
“Ini keberhasilan kolektif. Kami di daerah sangat terbantu dengan dukungan Kementerian Pertanian, terutama kebijakan produksi, pupuk, dan harga gabah. Karawang siap terus menjadi bagian penting dari agenda besar swasembada pangan nasional,” tegasnya.
Dalam rangkaian acara panen raya tersebut, Bupati Karawang menerima tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI atas kontribusi daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Namun, Bupati Aep menegaskan bahwa penghargaan tersebut adalah milik para petani Karawang.
“Ini bukan untuk saya pribadi. Ini adalah penghargaan bagi para petani Karawang yang menjaga sawah, menjaga produksi, dan bekerja keras setiap musim tanam,” katanya.
Ia juga mengapresiasi peran Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, penyuluh lapangan, kelompok tani, dan Gapoktan yang dinilainya sangat solid dalam menjaga produktivitas pertanian.
Selain mencukupi kebutuhan daerah, Karawang juga berperan sebagai pemasok beras untuk wilayah perkotaan, termasuk DKI Jakarta. Pemkab Karawang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema food estate di lahan hampir 5.000 hektare.
“Gabah dari lahan food estate dikelola, kemudian berasnya dikirim ke Jakarta. Artinya, Karawang bukan hanya swasembada, tapi juga menopang kebutuhan pangan wilayah lain, khususnya ibu kota,” jelas Bupati.
Kerja sama lintas daerah ini dinilai sebagai model distribusi pangan yang efektif antara daerah produksi dan daerah konsumsi.
Menjawab tantangan alih fungsi lahan akibat pertumbuhan industri dan perumahan, Pemkab Karawang telah mengunci lahan baku sawah melalui Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas lebih dari 87 ribu hektare, mendekati 88 ribu hektare.
“Lahan ini sudah dikunci dan tidak bisa dialihfungsikan. Ini bentuk keberpihakan kami pada pertanian, karena kalau sawah sudah jadi bangunan, tidak akan bisa kembali lagi,” tegasnya.
Karawang sendiri dikenal sebagai kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, sehingga tekanan terhadap lahan pertanian dinilai sangat tinggi.
Untuk menjaga minat masyarakat tetap bertani, Pemkab Karawang memberikan insentif berupa pembebasan PBB-P2 untuk maksimal 3 hektare sawah per keluarga secara permanen.
“Kebijakan ini berbasis keluarga, bukan per individu, agar adil. Kalau satu keluarga punya lima hektare, tetap yang dibebaskan tiga hektare,” jelas Bupati.
Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban biaya petani sekaligus mencegah penjualan lahan sawah untuk kepentingan non-pertanian.
Bupati Aep juga menyoroti pentingnya regenerasi petani. Saat ini, Pemkab Karawang aktif mengembangkan program petani milenial dengan pendampingan teknologi, mekanisasi pertanian, serta kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Tidak hanya itu, Pemkab juga menyiapkan program beasiswa S1 pertanian untuk calon petani muda di setiap kecamatan, bekerja sama dengan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika).
“Target kami, setiap kecamatan punya satu sarjana pertanian. Total ada 30 kecamatan, berarti ada 30 calon petani sarjana yang dibiayai pemerintah daerah. Mereka nanti menjadi motor penggerak pertanian modern di desa,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, wajah pertanian saat ini sudah jauh berbeda dengan masa lalu. Penggunaan combine harvester, traktor modern, hingga drone untuk pemupukan dan penyemprotan membuat sektor pertanian lebih efisien dan menarik bagi anak muda.
“Sekarang bertani itu sudah modern. Tidak lagi seperti dulu harus membajak manual atau panen pakai arit. Ini yang membuat anak-anak muda mulai tertarik kembali ke pertanian,” katanya.
Bupati Aep juga menegaskan bahwa kebijakan harga gabah minimal Rp6.500 per kilogram yang ditetapkan pemerintah pusat sangat berdampak positif. Di Karawang, harga gabah bahkan mencapai Rp7.200 per kilogram di sejumlah wilayah.
“Petani sekarang bukan hanya panen lalu habis, tapi bisa menabung. Ini yang membuat kesejahteraan petani mulai terasa meningkat,” ucapnya.
Menutup wawancara, Bupati Aep menegaskan komitmen Pemkab Karawang untuk tetap mempertahankan sawah di tengah ekspansi industri dan perumahan.
“Kami daerah industri besar, tapi kami tidak boleh kehilangan identitas sebagai lumbung pangan. Amanat Presiden jelas: sawah harus dijaga. Dan itu menjadi komitmen kami ke depan,” pungkasnya.
(Emed Tarmedi)
