BOGOR , TANIFAKTUAL.COM – Himpunan Alumni IPB (HA IPB) melalui Kajian Strategis Ketahanan Pangan DPP menilai kenaikan harga daging sapi menjelang Ramadan kembali menunjukkan persoalan struktural dalam sistem pasokan nasional. Ketergantungan pada impor bakalan dan daging beku disebut menjadi faktor utama yang membuat harga domestik rentan terhadap tekanan eksternal.
Aziz Meiaro H, S.Pt, dalam kajiannya menjelaskan bahwa lonjakan harga tahun ini dipicu oleh tiga variabel utama: peningkatan permintaan musiman menjelang Ramadan, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta kenaikan harga sapi hidup dari Australia sebagai pemasok utama bakalan, Jumat (20/2/2026).
“Kombinasi faktor tersebut menaikkan biaya impor dan struktur biaya feedloter. Karena margin usaha relatif tipis dan sangat sensitif terhadap fluktuasi kurs, transmisi kenaikan biaya ke harga ritel terjadi cukup cepat,”
Pemerintah merespons dengan menetapkan batas harga Rp56.000 per kilogram di tingkat feedloter disertai sanksi administratif. Kebijakan ini dinilai dapat meredam ekspektasi kenaikan harga dalam jangka pendek.
Namun HA IPB mengingatkan, pengendalian harga tanpa koreksi pada struktur biaya dan pasokan berpotensi menciptakan tekanan baru. Jika harga bakalan dan pakan tetap tinggi sementara harga jual dibatasi, pelaku usaha dapat mengurangi volume distribusi atau menunda pembelian bakalan.
Kondisi tersebut justru berisiko memicu kontraksi pasokan pada fase berikutnya, terutama menjelang Idul Fitri ketika permintaan mencapai puncak. “Stabilisasi harga tidak cukup dilakukan di hilir. Sisi produksi dan rantai pasok harus diperkuat,” tegas Aziz.
HA IPB menilai persoalan utama terletak pada struktur pasar yang masih bertumpu pada impor. Selama kapasitas produksi domestik belum mampu memenuhi kebutuhan secara konsisten, pasar nasional akan terus terekspos pada volatilitas global.
Perubahan nilai tukar, dinamika harga sapi hidup di Australia, maupun kebijakan perdagangan negara pemasok secara langsung memengaruhi harga dalam negeri. Dalam struktur seperti ini, kebijakan stabilisasi cenderung bersifat reaktif.
Sebagai solusi, HA IPB mendorong penguatan produksi nasional melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program pembibitan perlu difokuskan pada peningkatan populasi indukan produktif melalui inseminasi buatan, manajemen reproduksi, serta perbaikan sistem pencatatan ternak.
Pengembangan kawasan hijauan pakan dan integrasi dengan sektor perkebunan serta pertanian pangan dinilai penting untuk menekan biaya ransum. Skema pembiayaan juga perlu disesuaikan dengan siklus biologis ternak yang panjang agar risiko likuiditas dapat dikelola.
HA IPB juga menyoroti potensi pengembangan kawasan peternakan modern berbasis aset lahan pemerintah, termasuk peluang di Kabupaten Sidrap yang memiliki sekitar 600 hektare lahan dengan prasyarat agroekologi memadai.
Dengan tata kelola profesional dan penerapan teknologi reproduksi berbasis data, kawasan tersebut dapat menjadi model produksi efisien dan berkelanjutan.
HA IPB menegaskan bahwa stabilitas harga daging sapi tidak bisa hanya mengandalkan intervensi administratif. Instrumen pengendalian harga tetap relevan untuk manajemen ekspektasi jangka pendek, namun keberlanjutan stabilitas sangat bergantung pada kesiapan produksi domestik.
“Tanpa reposisi strategi menuju penguatan hulu dan produksi nasional, siklus kenaikan harga dan intervensi akan terus berulang setiap tahun,” tutup Aziz.
Kajian ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang.
(Emed Tarmedi)
