JAKARTA, TANIFAKTUAL.COM – Di tengah dinamika perekonomian global yang penuh ketidakpastian, isu persaingan usaha, peran negara, serta keberanian dalam mengambil arah kebijakan menjadi semakin krusial. Hal tersebut menjadi benang merah dalam kegiatan talkshow dan peluncuran buku karya Dr. Anggawira, M.M., M.H. yang digelar di Auditorium Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Lantai 2, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (9/1/2026).
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan kalangan akademisi, regulator, pelaku industri, legislator, serta organisasi pengusaha untuk membahas tantangan dan peluang kebijakan ekonomi Indonesia di tengah tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi global, serta transformasi struktur industri nasional.
Dalam kesempatan tersebut, diluncurkan dua buku terbaru karya Dr. Anggawira yang berjudul Di Balik Layar Persaingan Usaha: Praktik dan Penegakan di Indonesia serta Negara, Pasar, dan Keberanian Memilih: Esai-Esai Kebijakan dari Tengah Pusaran Krisis Global. Kedua buku ini mengulas secara mendalam relasi antara negara dan pasar, efektivitas regulasi, serta dinamika penegakan hukum persaingan usaha sebagai fondasi penting dalam menjaga iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
Buku pertama menyoroti praktik-praktik persaingan usaha di Indonesia, termasuk tantangan dalam penegakan hukum, peran otoritas persaingan, serta implikasinya terhadap struktur pasar dan perlindungan konsumen. Sementara buku kedua mengangkat refleksi kebijakan ekonomi dalam konteks krisis global, menekankan pentingnya keberanian negara dalam menentukan pilihan strategis demi melindungi kepentingan nasional tanpa mengabaikan prinsip efisiensi pasar.
Acara ini dibuka dengan pandangan strategis dari Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Silmy Karim, yang menekankan pentingnya kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan dalam mendukung stabilitas dunia usaha dan investasi. Ia menyoroti bahwa reformasi kebijakan harus sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola institusi negara agar mampu menjawab tantangan global secara adaptif.
Sementara itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dr. Ir. M. Fanshurullah Asa, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa penegakan hukum persaingan usaha bukan semata soal penindakan, melainkan bagian dari strategi pembangunan ekonomi untuk menciptakan struktur pasar yang efisien, adil, dan mendorong inovasi. Menurutnya, kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan akademisi menjadi kunci dalam membangun ekosistem persaingan yang sehat.
Momentum kegiatan ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-44 Dr. Anggawira, yang turut memberi nuansa emosional dan apresiatif dalam acara tersebut. Para narasumber dan tamu undangan menyampaikan ucapan selamat sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi Dr. Anggawira dalam pengembangan kajian hukum ekonomi, kebijakan publik, serta advokasi penguatan kewirausahaan nasional.
Pada sesi talkshow utama, diskusi diisi oleh sejumlah tokoh nasional lintas sektor. Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) BILAM, menyoroti pentingnya penguatan pendidikan hukum ekonomi agar mampu melahirkan sumber daya manusia yang memahami kompleksitas relasi antara regulasi dan pasar.
Dr. Mohammad Akbar Djohan, S.H., M.M., Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, memaparkan perspektif industri strategis nasional, menekankan peran negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku usaha strategis (state entrepreneur) dalam sektor-sektor vital yang berdampak langsung terhadap ketahanan industri nasional.
Sementara itu, Akbar Himawan Buchari, S.H., M.H., Ketua Umum BPP HIPMI, menegaskan pentingnya kebijakan yang berpihak pada penguatan wirausaha nasional, khususnya generasi muda, agar mampu bersaing di pasar global. Ia menilai kepastian hukum dan iklim persaingan yang adil menjadi prasyarat utama bagi tumbuhnya inovasi dan investasi sektor riil.
Dari sisi akademisi hukum ekonomi, Prof. Dr. Tarsisius Murwadji, S.H., M.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, menekankan bahwa desain kebijakan persaingan usaha harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan tidak semata-mata mengadopsi model liberalisasi pasar tanpa mempertimbangkan kondisi struktural ekonomi domestik.
Perspektif tambahan juga disampaikan oleh Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP., M.Si., Rektor IPB University, yang menyoroti pentingnya keberpihakan kebijakan terhadap sektor pangan dan agribisnis sebagai basis ketahanan ekonomi nasional. Sedangkan dari unsur legislatif, Adisatrio Suryo Sulisto, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, menegaskan komitmen DPR dalam mengawal kebijakan sektor BUMN, perdagangan, dan investasi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip persaingan yang sehat.
Acara ini dipandu oleh Dr. Brigita Manohara, pengajar Binus University, dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube HIPMI TV, ASPEBINDO TV, serta Unpacking Indonesia, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas, kalangan akademisi, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan di berbagai daerah.
Melalui talkshow dan peluncuran buku ini, para peserta sepakat bahwa penguatan kebijakan persaingan usaha, keberanian negara dalam mengambil keputusan strategis, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi menjadi kunci dalam membangun ekonomi nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan di tengah tekanan krisis global yang terus berkembang.
(Emed Tarmedi)
