BOGOR, – Utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Alumni IPB Provinsi Papua bersama sembilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyampaikan keberatan atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) VII HA IPB yang digelar di Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) Dramaga, Bogor, Sabtu (20/12/2025).
DPD HA IPB Provinsi Papua serta DPC Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Waropen, Kepulauan Yapen, Jayawijaya, Timika, dan Merauke menyatakan tidak diberikan hak untuk mengikuti rangkaian Munas VII HA IPB. Utusan dari Papua dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan administrasi dan tidak diizinkan mengikuti forum Munas, meskipun telah hadir sebagai perwakilan resmi daerah.
Keputusan panitia penyelenggara tersebut dinilai merugikan serta menciptakan perlakuan yang tidak setara terhadap peserta Munas. Perwakilan Papua menilai panitia tidak menerapkan kebijakan yang mengakomodasi kondisi geografis dan administratif wilayah timur Indonesia, sehingga menghilangkan hak partisipasi dalam forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi alumni.
DPD dan DPC HA IPB di Provinsi Papua juga menilai bahwa proses Pemilihan Ketua Umum HA IPB dalam Munas VII berlangsung tanpa keterlibatan seluruh perwakilan daerah. Kondisi tersebut memunculkan penilaian bahwa proses pemilihan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, inklusivitas, dan keterwakilan dalam tata kelola organisasi.
Sebagai penegasan legalitas, DPD HA IPB Provinsi Papua menyampaikan bahwa kepengurusan mereka merupakan organisasi resmi yang telah dilantik langsung oleh Rektor IPB, Arif Satria, pada 17 Maret 2023. Status tersebut menjadi dasar sah kehadiran serta partisipasi DPD dan DPC HA IPB Papua dalam Munas VII.
Atas dasar itu, DPD HA IPB Provinsi Papua bersama seluruh DPC kabupaten dan kota di Papua meminta pertanggungjawaban panitia penyelenggara Munas VII HA IPB. Mereka mendesak agar proses Pemilihan Ketua Umum HA IPB ditinjau kembali guna menjamin kesetaraan hak, keterwakilan daerah, serta transparansi dalam pengambilan keputusan organisasi.
DPD dan DPC HA IPB di Provinsi Papua menegaskan komitmen untuk terus memperjuangkan tata kelola organisasi alumni yang adil, inklusif, serta menjunjung tinggi nilai persatuan nasional dalam bingkai kebhinekaan Indonesia.
(Emed Tarmedi)
