JAKARTA , TANIFAKTUAL.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan penuh dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dengan menjamin bahwa seluruh rekening mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak akan pernah kosong. Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026 sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan hal tersebut saat memberikan paparan dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang berlangsung di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025). Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan skema pendanaan harian dengan nilai yang sangat besar untuk mendukung operasional MBG di seluruh tanah air.
“Mulai 1 Januari 2026 kami akan mengirimkan atau menggunakan anggaran Rp900 miliar per hari. Anggaran ini kami pastikan tersedia dan siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional SPPG, termasuk pembelian bahan baku dan pembayaran petugas,” ujar Dadan.
Dadan menjelaskan bahwa porsi terbesar dari anggaran harian tersebut, yakni 85 persen, dialokasikan untuk pembelian bahan baku makanan bergizi. Menariknya, sekitar 95 hingga 99 persen bahan baku MBG akan mengutamakan produk pertanian lokal, mulai dari beras, sayuran, daging, telur, hingga bahan pendukung lainnya.
Dengan besarnya nilai transaksi harian yang mencapai hampir Rp1 triliun, BGN berharap program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya sektor pertanian, peternakan, dan UMKM lokal.
“Ini adalah kebutuhan ekonomi yang sangat besar. Perputaran uangnya betul-betul langsung menyentuh petani dan pelaku usaha lokal,” tambah Dadan.
Selain pembelian bahan baku, sekitar 10,5 persen dari total anggaran harian akan digunakan untuk membayar para petugas SPPG, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi kepada penerima manfaat.
Dadan menilai keterlibatan masyarakat lokal sebagai petugas SPPG tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi keluarga penerima upah di daerah.
Salah satu kebijakan baru yang menjadi sorotan adalah sistem pengisian otomatis saldo virtual account bagi setiap mitra SPPG. Melalui sistem ini, BGN menjamin bahwa saldo setiap mitra tidak akan pernah kurang dari Rp500 juta.
“Begitu saldo berkurang, misalnya tersisa Rp200 juta atau Rp300 juta, sistem kami otomatis akan menambah kembali hingga mencapai Rp500 juta. Ini akan berulang selamanya selama program berjalan. Jadi mitra tidak perlu khawatir saldonya habis,” jelasnya.
Dengan sistem tersebut, mitra SPPG tidak lagi diwajibkan mengajukan proposal atau usulan anggaran setiap bulan. Mereka hanya perlu menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala kepada BGN.
Dalam kesempatan itu, Dadan juga menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan anggaran BGN tahun 2026 sebesar Rp335 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari:
Rp268 triliun sebagai pagu utama setelah penyesuaian anggaran,
Rp67 triliun sebagai dana cadangan nasional untuk memastikan keberlanjutan program.
“Dengan total anggaran tersebut, pemerintah ingin memastikan seluruh program gizi nasional, termasuk MBG, dapat berjalan tanpa hambatan hingga 2026 dan seterusnya,” katanya.
Program MBG yang dijalankan BGN merupakan salah satu agenda nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan menurunkan angka stunting. Melalui penyediaan makanan bergizi setiap hari, program ini menargetkan jutaan penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan dukungan keuangan besar dan mekanisme pendanaan otomatis yang inovatif, BGN berharap program MBG tidak hanya memperbaiki asupan gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi baru yang melibatkan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM.
(Emed Tarmedi)
